Sambung Pipa Air ke Permukiman Ilegal, PAM Jaya Minta Rekomendasi Gubernur

Untuk menopang program Penataan Kampung Kumuh (Community Action Plan-CAP) yang merupakan program unggulan Gubernur DKI, Anies Baswedan, Perusahaan Air Minum (PAM)  water meter BR Jaya mendistribusikan air bersih ke kampung yang tersedia didalam program itu.

Tahun ini, PAM Jaya menargetkan mampu membangun lanjutan air perpipaan di 10 kampung prioritas program CAP. Dari tujuan tersebut, baru dua kampung yang dialiri air perpipaan, yakni Kampung Akuarium dan Kampung Krapu.

Senior Manager Teknik dan Pelayanan PAM Jaya, Elly Dermawati mengatakan pihaknya udah jalankan service air bersih ke kampung prioritas sebagai wujud pemberian program Pemprov DKI yang tertuang didalam SK Gubernur Nomor 878 mengenai Tugas Pelaksanaan Penataan Kampung dan Masyarakat.

“PAM Jaya udah melayani air bersih untuk 90 keluarga di Kampung Akuarium sejak 7 Mei 2018. Dan sekarang sedang jalankan rencana service air di Kampung Krapu,” kata Elly di Tanjung Pandan, Belitung.

Namun masalah yang dihadapi, lanjutnya, dari 21 kampung prioritas, tersedia 20 kampung yang merupakan kawasan permukiman ilegal. Dalam regulasi keputusan area (perda) yang ada, PAM Jaya tidak boleh melayani segera ke kampung berikut bersama dengan membangun lanjutan perpipaan.

 

“Jadi keberadaan kita sebagai BUMD terikat bersama dengan perda. Bahwa kita tidak mampu melayani segera ke sana, gara-gara mereka tinggal di kawasan permukiman ilegal,” ujarnya.

Bahkan pihaknya sempat mengakibatkan lurah setempat untuk mencarikan standing legalnya. Paling tidak lurah mampu mengeluarkan petunjuk supaya kampung-kampung berikut mampu dilayani segera oleh PAM Jaya. Namun lurah setempat menampik mengeluarkan rekomendasi.

 

“Kita dulu undang Lurah Semper dan Penjaringan untuk standing legalnya. Kalau lurah berkenan mengeluarkan petunjuk untuk dilayani segera air perpipaaan. Namun, lurahnya menolak. Makanya kita minta kebijakan dari Pak Gubernur,” terangnya.

Di area yang sama, Direktur Utama (Dirut) PAM Jaya, Priyatno Bambang Hernowo mengatakan pihaknya udah menyiapkan dua opsi bagi warga yang tinggal di tanah ilegal supaya meraih sarana air bersih.

 

Dua opsi yang di tawarkan yakni pertama mengakibatkan master mtr. di lahan legal. Opsi ke dua yakni jalankan lanjutan langsung.

Bila memilih opsi memanfaatkan master mtr. maka distribusi air yang disuplai dari Palyja maupun Aetra bakal dikelola oleh warga. Risikonya, harga air yang sampai ke pengguna air bakal lebih mahal dibandingkan harga resmi.

 

“Cara ini layaknya yang diterapkan di Kampung Akuarium. Saat ini 90 keluarga yang tinggal di sana udah terlayani air bersih. Kita hanya bangun master meter, lalu komunitas penduduk mengelola master mtr. tersebut,” kata Bambang.

Adapun kalau idamkan memanfaatkan lanjutan segera maka kendala yang dihadapi yakni terkait bersama dengan kriteria permintaan lanjutan baru sebagaimana diatur oleh Perda Nomor 11 Tahun 1993 mengenai Pelayanan Air Minum di Wilayah DKI Jakarta.

 

Dalam perda terseut disebutkan, penyambungan hanya mampu dilakukan per persil. Dalam penerapannya, Palyja maupun Aetra mewajibkan warga melampirkan bukti tagihan Pajak Bumi dan Bangunan pas mengajukan permintaan lanjutan baru.

“Dalam perda itu, kita mampu melayani berdasarkan persil dan pembayaran PBB. Namun, itu kan pemukiman ilegal, mereka tidak memiliki PBB. Jadi kita menawarkan kebijakan melayani langsung, tetapi kalau kapan waktu pemilik tanah menyita haknya, nanti sarana segera diputuskan. Tunggakan mampu dihapuskan. Bagaimana pun termasuk mereka memiliki KTP, mereka warga negara ini,” jelasnya.

 

Dijelaskan, dua opsi ini udah di tawarkan kepada Gubernur DKI, Anies Baswedan, gara-gara yang mengakibatkan kebijakan, baik itu untuk program CAP maupun pemilihan dua opsi tersebut, tersedia di tangan Anies.

“Jadi dua opsi ini yang bakal kita menawarkan ke Pak Gubernur. Karena beliau yang mengakibatkan kebijakan. Jadi kita tunggu keputusan dari Pak Gubernur,” paparnya.

 

Menanggapi perihal itu, anggota DPRD DKI Jakarta, Pantas Nainggolan mengatakan Gubernur Anies bakal sulit mewujudkan janji kampanyenya untuk menata kampung yang berstatus pemukiman ilegal. Karena, sejumlah keputusan melarang pemerintah area untuk memberi tambahan service publik sampai kucuran APBD ke pemukiman ilegal.

“Ya kalau menempatkan lanjutan ke lahan legal tentu tidak tersedia masalah. Masalahnya yakni warga di pemukiman liar itu bakal membeli air bersama dengan harga yang mahal. Kasihan mereka yang udah hidup susah kudu membeli air lebih mahal dibanding standing ekonominya lebih baik,” kata Pantas.

 

Risiko kalau memberi tambahan lanjutan segera yakni bakal tersedia sanksi hukum. Sebab, gubernur merupakan eksekutor dari perda. Sementara, Perda 11/1993 hanya membolehkan memberi tambahan lanjutan air ke lahan resmi.

“Nah, kalau nantinya warga yang bermukim di lahan liar terusir kepada siapa Palyja ataupun Aetra menagih? Tidak mungkin itu dijadikan air hilang dan diganti oleh APBD,” ujarnya.

 

Oleh gara-gara itu, mestinya Anies memindahkan warga yang tinggal di pemukiman liar ke tempat tinggal susun sewa. Supaya warga yang standing ekonominya di bawah sejahtera mampu meraih sarana publik dan kucuran APBD secara legal.

Memindahkan warga di pemukiman liar ke tempat tinggal susun sewa milik pemprov dulu dilakukan oleh Gubernur Basuki Tjahaja Purnama. Di rusunawa milik berikut warga meraih subsidi supaya tidak kudu membayarkan iuran pengelolaan lingkungan. Biaya perawatan rusun seluruhnya dari APBD.

Biaya sewa pun amat murah jadi dari Rp 5.000 per hari. Warga termasuk meraih sarana air bersih bersama dengan harga subsidi.