Perhitungan PPh Pasal 22

Dalam kegiatan perdagangan barang, dikenal tidak benar satu pajak yakni belajar PPh pasal 22. Pajak Penghasilan Pasal 22 ini bakal dikenakan kepada badan-badan usaha tertentu, punya pemerintah maupun swasta yang lakukan kegiatan perdagangan. Baik ekspor, impor dan re-impor.

Banyaknya variasi objek, pemungut, dan apalagi tarifnya, sebabkan ketentuan PPh Pasal 22 relatif lebih rumit. Jika dibandingkan bersama dengan PPh lainnya, layaknya PPh 21 atau pun PPh 23. Maka, selanjutnya ini adalah Info mengenai perhitungan PPh pasal 22. Semoga bersama dengan Info selanjutnya ini Anda bakal bisa terbantu dalam memahaminya.

Pengertian dan Perhitungan PPh Pasal 22

Berdasarkan UU Pajak Penghasilan (PPh) Nomor 36 tahun 2008, Pajak Penghasilan Pasal 22 (PPh Pasal 22) merupakan bentuk pemotongan atau pemungutan pajak yang dijalankan oleh satu pihak terhadap kudu pajak, mengenai bersama dengan kegiatan perdagangan barang.

Diterbitkannya Peraturan Menteri Keuangan RI No. 92/PMK.03/2019, mengenai perubahan kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 253/PMK.03/2008 membawa perubahan untuk PPh 22. Pemerintah melebarkan badan-badan yang berhak memungut PPh Pasal 22. Menjadi kudu pajak badan yang lakukan penjualan barang yang tergolong benar-benar mewah.

Masih berdasarkan UU No. 36 Tahun 2008, objek dari pajak PPh 22 adalah barang yang menguntungkan. Baik untuk penjual ataupun customer dari transaksi tersebut. Secara spesifik, subjek pajak PPh Pasal 22 meliputi:

-Badan Usaha (industri semen, kertas, baja, otomotif, dan farmasi)
-Agen Tunggal Pemegang Merek (ATPM)
-Produsen atau importir bahan bakar minyak
-Badan usaha yang bergerak dalam bidang usaha industri baja
-Pedagang pengumpul (pengumpul hasil hutan, perkebunan, pertanian, dsb).
-Penjual barang benar-benar mewah
-Sementara yang bakal berwenang jadi pemungut PPh Pasal 22 adalah:-

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC)
Bank Devisa yang mengurusi pemungutan PPh Pasal 22 untuk objek pajak mengenai impor
Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)
Bendahara Pemerintah yang lakukan pemungutan PPh Pasal 22 terhadap Pemerintah, baik pusat maupun daerah, instansi, dan juga lembaga negara lainnya yang mengenai bersama dengan pembayaran dan juga pembelian barang.

Menghitung Tarif PPh Pasal 22

 

Berikut ini adalah langkah perhitungan PPh pasal 22

1. Tarif PPH pasal 22 Atas Impor

Menggunakan Angka Pengenal Importir (API) = 2,5% x nilai impor;
non-API = 7,5% x nilai impor;
yang tidak dikuasai = 7,5% x harga jual lelang.

2. Pembelian barang yang dijalankan oleh DJPB, Bendahara Pemerintah, BUMN/BUMD = 1,5% x harga pembelian (tidak termasuk PPN dan tidak final).

 

3. Penjualan hasil produksi yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak:

Kertas = 0.1% x DPP PPN (Tidak Final)
Semen = 0.25% x DPP PPN (Tidak Final)
Baja = 0.3% x DPP PPN (Tidak Final)
Otomotif = 0.45% x DPP PPN (Tidak Final)

4. Penjualan hasil produksi atau penyerahan barang oleh produsen atau importir bahan bakar minyak,gas, dan pelumas adalah sebagai berikut: Pungutan PPh Pasal 22 kepada penyalur/agen, berwujud final. Selain penyalur/agen berwujud tidak final.

5. Pembelian bahan-bahan untuk kepentingan industri atau ekspor dari pedagang pengumpul ditetapkan = 0,25 % x harga pembelian (tidak termasuk PPN).

6. Impor kedelai, gandum, dan tepung terigu oleh importir yang mengfungsikan API = 0,5% x nilai impor.

7. Atas Penjualan Barang Sangat Mewah

Pesawat udara pribadi bersama dengan harga jual lebih dari Rp 20.000.000.000,-
Kapal pesiar dan sejenisnya bersama dengan harga jual lebih dari Rp 10.000.000.000,-
Rumah beserta tanahnya bersama dengan harga jual atau harga pengalihannya lebih dari Rp 10.000.000.000,- dan luas bangunan lebih dari 500 m2.

Apartemen, kondominium,dan sejenisnya bersama dengan harga jual atau pengalihannya lebih dari Rp 10.000.000.000,- dan/atau luas bangunan lebih dari 400 m2.

Kendaraan bermotor roda empat pengangkutan orang tidak cukup dari 10 orang berwujud sedan, jeep, sport utility vehicle(suv), multi purpose vehicle (mpv), minibus dan sejenisnya bersama dengan harga jual lebih dari Rp 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah) dan bersama dengan kapasitas silinder lebih dari 3.000 cc. Sebesar 5% dari harga jual tidak termasuk PPN dan PPnBM.