Menegakan Perlindungan Untuk Konsumen

PEMERINTAH melalui Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Ter tib Niag­a (PKTN) Kementerian Perdagangan berkomitmen menegakkan perlindungan konsumen sesuai amanat Undang­undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Hal tersebut dibuktikan dengan melakukan pengawasan barang beredar, pengawasan ter tib niaga, dan hasil uji petik. Terkait dengan itu Ditjen PKTN mengumumkan hasil pengawasan barang, pengawasan tertib niaga dan hasil uji petik pada 2018 beberapa waktu lalu. Direktur Jenderal PKTN Veri Anggriono menegaskan, pengawasan ini telah dilakukan terhadap 6.803 produk yang merupakan kegiatan pengawasan berkala, perbatasan, post border, SNI wajib, uji petik, dan barang dalam keadaan terbungkus (BDKT).

Pemerintah berupaya untuk terus memberikan kepastian kepada konsumen agar terlindung dari produk­produk yang tidak layak digunakan dan dikonsumsi, ujar Veri. Veri menjelaskan, parameter pengawasan barang secara berkala meliputi pemenuhan SNI wajib, pencantuman label Bahasa Indonesia, dan kewajiban melengkapi buku petunjuk manual dan kartu garansi (MKG) terhadap 635 produk.

Pengawasan menunjukkan, dari 146 produk yang memberlakukan SNI wajib, sebanyak 62 produk telah sesuai, 56 produk tidak sesuai, dan 28 produk masih dalam proses pengujian. Sementara, dari 263 produk yang wajib mencantumkan label dalam Bahasa Indonesia, sebanyak 195 produk telah sesuai dan 68 produk tidak sesuai. Sedangkan, dari 226 produk yang wajib mempunyai MKG Bahasa Indonesia, sebanyak 151 produk telah sesuai dan 75 produk tidak sesuai.

Baca juga : Jasa seo toko online semarang

Standar produk yang baik memberi manfaat sebesar­besarnya bagi konsumen. Karena itu penerapan SNI menjadi sangat penting, terutama dalam perdagangan era global saat ini, lanjut Veri. Tindak lanjut terhadap 199 produk yang tidak sesuai SNI, label Bahasa Indonesia, dan ketentuan MKG, yaitu kepada produsen 13 produk diberi teguran ter tulis dan produsen 186 produk dipanggil untuk klarifikasi perbaikan. Sedangkan 408 produk yang sesuai ketentuan SNI, label, dan MKG diberikan surat apresiasi.

Veri melanjutkan, Ditjen PKTN juga menjalankan amanat Undang­undang Nomor 7 tahun 2014 tentang perdagangan dengan melaksanakan lima jenis pengawasan tertib niaga terhadap 377 produk dan pelaku usaha, yaitu pengawasan produk terkait aspek keamanan, keselamatan, kesehatan, dan lingkungan hidup (K3L), pengawasan perizinan perdagangan luar negeri, pengawasan perizinan dalam negeri, pengawasan bahan pokok dan penting, serta pengawasan barang yang diatur. Hasil pengawasan menunjukkan 129 pelaku usaha telah memenuhi ketentuan dan 248 pelaku usaha tidak memenuhi ketentuan.

Tindak lanjut 248 pelaku usaha yang tidak sesuai ketentuan meliputi sanksi administratif berupa teguran, serta rekomendasi pencabutan PI/API, pemblokiran akses kepabeanan, dan pencabutan izin usaha. Selain itu dilakukan penarikan peredaran, pengamanan dan pemusnahan barang, serta proses sanksi pidana, jelas Veri.