Kapal Laut Ukuran Menengah Berpeluang Bisa Menggunakan BBM Subsidi

Menteri Kelautan dan Perikanan (KPP), Sharif Cicip Sutardjo berusaha sehingga kapal jenis diatas GT 30 dapat belanja bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi. Selama ini kapal-kapal laut yang masuk di dalam 30-200 GT adalah kapal-kapal ukuran menengah.

Dalam Peraturan Presiden nomor 15 th. 2012 tentang pengaturan harga jual BBM melarang kapal jenis selanjutnya ‘minum’ BBM bersubsidi (Solar Rp 4.500 per liter) dengan mengukur cairan dengan menggunakan flow meter solar.

 

Seperti dikatakan Cicip, sebenarnya tersedia aturan Perpres dan Inpres yang melarang jenis kapal diatas GT 30 belanja BBM bersubsidi, gara-gara diakui pemiliknya dapat belanja BBM non subsidi.

“Tetapi ketentuan selanjutnya ternyata mendapat penolakan tegas dari kalangan nelayan, dan setelah saya pikir, sebenarnya baiknya disamaratakan saja, gara-gara kecuali dilihat mereka sama-sama nelayan kecil,” ujar Cicip di dalam diskusi Perikanan dan Kelautan dengan Kadin, di Jakarta.

Menurut Cicip, penyamarataan selanjutnya terhitung didasari kuantitas Kapal diatas GT 30 ini tidak benar-benar banyak hanya kurang lebih 3.000 kapal saja. “Sedangkan jenis kapal dibawah GT 30 jumlahnya kurang lebih 500.000 kapal. Dari terhadap menyebabkan persoalan, lebih baik disama ratakan saja,” katanya.

 

Tetapi masalahnya, usulnya selanjutnya tetap tengah dibahas dan dipertimbangkan Menteri Keuangan. “Saya sudah berkoordinasi dan mendapat pemberian dari Menteri ESDM dan Menko Perekonomian, namun kendalanya tetap tersedia di Menteri Keuangan yang belum setuju,” ungkapnya.

Sebelumnya, Ketua I Asosiasi Tuna Indonesia, Eddy Yuwono memastikan andaikata aturan selanjutnya tidak diubah dan nelayan pemilik jenis kapal di atas GT 30 tidak boleh membeli BBM bersubsidi, maka dapat dipastikan nelayan selanjutnya tidak dapat melaut.

 

“Terlalu berat, benar-benar mahal BBM non Subsidinya, sementara biayanya cukup besar sekali melaut, dan tiap melaut sedikitnya memerlukan 20 Kilo Liter Solar untuk berbulan-bulan di laut, kecuali belanja dengan harga non subsidi nelayan benar-benar terbebani,” kata Eddy.

Pihaknya pun setuju kecuali nelayan harus belanja BBM dengan harga Rp 6.000 cocok rencana pemerintah yang mengidamkan menaikan harga BBM. “Kalau 6.000 BBM subsidinya kami tidak masalah, namun kecuali non subsidi memahami berat,” tandasnya.